TERKESAN OTORITER !! keterangan kadis BKAD PBB 2022 Tanggung Jawab oleh kades

KAURPUSAKA.COM | Bagi kepala desa yang belum melunasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2022, maka siap-siap pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 akan terganjal oleh keputusan dinas Bkad 

Pasalnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kaur Senen 06/03/2023 berbicara melalui Kabid pendapatan Sislan menegaskan memberlakukan kebijakan bagi desa untuk wajib melunasi Tanpa ada alasan belum dibayarkan . BKAD menunda rekomendasi pencairan terkesan otoriter 

Kades se-kabupaten kaur sudah pasti ada yang terganjal pencairan ADD -nya. Seperti halnya contoh Kades Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan, Aseprianto. 

Menurut Aseprianto, kebijakan tersebut memberatkan Pemerintah Desa (Pemdes). Karena PBB dibebankan harus lunas pembayaran PBB  baru akan dikeluarkan Rekom pencairan.
Takbisa menghargai bahwa
Pemerintahan desa sudah bekerja semaksimal mungkin menagihi PBB dimasyarakat selama ini.

Saya sudah jelaskan dengan SISLAN Kabid pendapatan  , orang belum bayar pajak PBB tersebut karna orangnya tidak ditemukan  tidak berada ditempat Bahkan mereka yang tidak diketahui keberadaannya sampai kini. 
kami sudah jalankan secara aturan  tahun 2022 seingat Saya kalau memang tidak ditemukan  maka akan di buat  musyawarah dan tertulis sampaikan ke Bkad untuk dipertimbangkan.

Pajak yang tertunggak karna alasan tepat belum terbayar harus  wajib dibayar oleh kades, Kalau tidak dibayar lunas oleh kades maka pengajuan ADD terganjal, belum bisa di keluarkan rekom sampai PBB harus 100% bayar,  harus ditomboki oleh kades disinilah terkesan kepala dinas Bkad Jon harimun Otoriter sistim membayar PBB tahun 2023.

"Ya ' Saya bingung seingat saya sewaktu saya setelah dilantik TuPoksi Kepala desa tidak saya temukan kepaladesa adalah petugas penagih pajak apalagi wajib melunasi PBB.  perlu dikaji ulang oleh BKAD desa jembatan dua setoran sudah terealisasi pajak PBB  sudah mencapai 90% Han, sudahberupaya maksimal jalankan penagihan. 
semoga  anggota Forum Apdesi kabupaten kaur yanglain tidak ikut dikorbankann.
Ungkap Aseprianto 

Redaksi