Skip to main content

KEMENDAGRI Kembali mengadakan agenda rutin mingguan Rakor TPID

KAURPUSAKA.COM| Bengkulu - Kaur, Kementerian Dalam Negeri RI kembali mengadakan Agenda rutin mingguan yakni Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia. Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M. SI secara daring. Selasa (4/4/2023).

Foto

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur secara zoom meeting yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Kastilon Sirad, S. Sos yang sekaligus mewakili Bupati Kaur H. Lismidianto, S.H.,M.H dalam kegiatan tersebut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Sekdin Sosial - M. Edian, Sekdin Perindagkop UKM - Hayan Wianto, Sekdin Pertanian - Hamedi Dianri, Pabung (TNI) - Sumaryanto, perwakilan Kejari - Boraya, perwakilan Polres Kaur - Agus Priyanto dan seluruh perwakilan OPD lainya yang tergabung dalam TPID Kabupaten Kaur. Bertempat di Ruang Staf Ahli lantai III Gedung Sekretariat Daerah.

Dalam rakornas kali ini Irjen Kemendagri RI masih mem - fokus-kan pada pembahasan masalah ketersedian pasokan bahan pangan dan harga beberapa jenis komoditi  yang diperjual belikan kepada masyarakat. Berkaitan dengan masalah tersebut agar supaya pihak terkait bersikap aktif dan responsif.

" Di bulan puasa ini jangan sampai ada pasokan bahan pangan tersendat penyalurannya disetiap daerah, apa lagi sampai terjadi kelangkaan terhadap beberapa jenis barang kebutuhan pokok seperti beras, cabe, minyak goreng dan bawang - bawangan. Maka dari itu pihak Kementerian/ Lembaga terkait harus memastikan betul stok barang yang ada baik dalam bulan ramadhan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Hari raya idul fitri yang akan datang," ujar Tomsi.

Lebih lanjut beliau mengatakan untuk dapat mengetahui kondisi stok dan harga barang kebutuhan pokok tersebut, pihak pangan diderah beserta TPID harus aktif melakukan pemantauan atau pun melakukan sidak terhadap pasar swalayan dan juga pasar tradisional yang ada didaerahnya masing - masing. Selain melakukan hal tersebut TPID harus tetap konsisten melakukan langkah - langkah konkrit seperti mengelar Pasar Murah, Menggalakkan Gerakan Tanam siap panen dan mempertebal bantalan Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin.

Diakhir rapat Irjen Kemendagri itu tidak lupa mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang telah menjalankan interfrensi dari kementerian dalam negeri terkait pengendalian inflasi disetiap daerahnya masing -masing, seperti melakukan kegiatan pasar murah, memperlancar bantuan sosial, melakukan kegiatan tanam siap panen dan langkah - langkah lainnya.

" Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah melakukan langkah - langkah konkrit dalam mengendalikan inflasi, serta membantu masyarakat miskin dan kurang mampu yang ada didaerahnya masing - masing. Namun saya ingatkan kepada 95 daerah berdasarkan data yang belum melakukan hal tersebut agar segera menjalankan beberapa langkah - langkah dalam pengendalian inflasi tersebut, karena data daeeah - daerah tersebut telah dipegang oleh Mendagri. Artinya hal tersebut menjadi alarm atau warnning bagi daerah - daerah yang angka inflasinya melebihi angka inflasi nasional," tegas Tomsi sebelum menutup rapat.
(MRP)